OPEC, Kenaikan BBM dan Kita

Indonesia, salah satu negara anggota Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) – Negara Pengekspor Minyak, setelah setengah abad akhirnya mundur dari keanggotaanya. Kurang jelas apakah mundur atas kesadaran sendiri, malu tetap berbohong atau di suruh mundur. Yang jelas, Indonesia membuat pengakuan bahwa dirinya telah lebih banyak mengimport minyak daripada mengeksport.

Bagi anggota lainnya di OPEC, tentu ini justru keuntungan tersendiri, sebab salah satu anggotanya yang memiliki hak suara menetapkan tarif dan kuota minyak berkurang. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah gong dimulainya era keterbukaan. Terbuka, tanpa tameng terhadap geliat pasar minyak internasional. Langsung berhadapan dengan bringasnya harga minyak. Pemerintah, mendapat excuse baru, alasan baru, untuk menaikkan harga BBM. Bukan salahku, bukan dosaku, mereka yang menentukan harga.

Dalam perjalanan dari Sidikalang ke Medan, mengendarai Mobil Toyota Kijang Kapsul Diesel, saya mendengar berita dan ulasan dari Radio BBC London berbahasa Indonesia, tentang mundurnya Indonesia dari OPEC. Sambil mendengar siaran, mata saya selalu tertuju ke penunjuk minyak. Berharap, penurunan jarumnya tidak terlalu cepat.

Salah satu, ahli di bidang perminyakan yang diwawancarai oleh BBC mengatakan “Produksi minyak kita tidak cukup menutupi kebutuhan minyak dalam negeri. Kita sudah pengekspor minyak”, katanya.

Ketika si reporter mempertanyakan, “kenapa baru tahun 2008 ini baru disadari, padahal sejak lama juga kita sudah menjadi pengekspor minyak?” Si ahli, menjawab penuh diplomasi ala adat ketimuran dengan berbagai kata barangkali.

“Barangkali pemerintah baru melihat ini sebagai pendorong untuk meningkatkan kembali produksi minyak dalam negeri”.

“Barangkali, pemerintah baru menyadari lambatnya upaya pengembangan energi alternatif, seperti bio-fuel, tenaga matahari, tenaga air dan berbagai cadangan energi yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi”.

“Barangkali, pemerintah mau menyerukan kepada masyarakat Indonesia, agar menyadari bahwa krisis energi sedang berada di depan pintu rumahnya, sehingga harus menghemat. Bla…bla…bla…”

Memang dari sisi produksi, peran Indonesia di OPEC sangat kecil. Produksi minyak Indonesia masih kurang dari satu juta bph. Sangat jauh bila dibandingkan dengan produksi total anggota OPEC lain yang mencapai 30,6 juta bph atau dengan produksi minyak dunia 86,2 juta bph. Selain itu, status anggota penuh membuat Indonesia diwajibkan untuk membayar iuran USD 2 juta (sekitar Rp 19 miliar) per tahun.

Sedangkan dari sisi kebutuhan domestik, Indonesia membutuhkan 1,3 juta barrel per hari, sementara produksi malah tidak mampu menembus angka 1 juta barrel per hari, sehingga harus mengimport lebih kurang 300.000 barrel per hari, tentu dengan harga pasar internasional. Logika ini, sangat mudah dipahami. Mundur dari OPEC, sepertinya tindakan yang digdaya. Matematiak politik pemerintah SBY-JK, ternyata piawai melihat peluang ini dengan agenda agar terlepas dari tuntutan masyarakat, jika harus menaikkan harga minyak.

Jalan pintas mengelak dari posisi sebagai tertuduh, oleh SBY tentu secara signifikan diyakininya dapat mendongkrak pamornya di panggung politik. Apalagi, dalam waktu dekat masayarakat Indonesia, kembali memiliki kesempatan untuk menentukan siapa pemimpinnya. Apakah, orang yang hanya mampu ber-manuver cantik, atau orang yang sungguh-sungguh paham, bahwa persoalan minyak dalam negeri, harus diselesaikan dengan tindakan berani dan pintar.

Berani mengatakan kepada Amerika untuk tidak lagi mendominasi eksploitasi minyak di Indonesia dan pintar mengelola alternatif sumber energi yang memang sedang menanggur, sama banyaknya dengan angka pengangguran kita.

Jika tidak, maka kita hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mampu menaikkan harga BBM walau pada saat kampanye, mnghabiskan BBM seboros-borosnya…